Kebijakan Pemerintah untuk Menarik Investasi Pusat Data di Indonesia

Harimbale.id - Di tengah kemajuan teknologi dan kebutuhan akan penyimpanan data yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan khusus untuk menarik investasi di sektor pusat data (data center). Sektor ini memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital di tanah air. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal daya tarik investasi.

Pemerintah Indonesia mengkaji insentif untuk menarik investasi pusat data dengan menurunkan tarif listrik dan meningkatkan infrastruktur.

Pentingnya Investasi Pusat Data

Pusat data berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data dalam skala besar. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan pusat data pun meningkat, baik untuk sektor publik maupun swasta. Banyak perusahaan kini mengandalkan pusat data untuk menjalankan operasional bisnis mereka, termasuk penyimpanan data, pengolahan big data, hingga layanan cloud.

Keberadaan pusat data yang baik tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan meningkatkan infrastruktur digital, pemerintah dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan Tarif Listrik

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam menarik investasi pusat data di Indonesia adalah tarif listrik yang masih dianggap tinggi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan bahwa tarif listrik untuk industri pusat data di Indonesia berkisar antara US$11 sen hingga US$12 sen per kilowatt-hour (kWh). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang hanya mengenakan tarif sekitar US$8 sen per kWh.

Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki struktur tarif listrik agar lebih kompetitif. Rachmat menegaskan, "Kita ingin coba, itu ada preseden-preseden sebenarnya kita memberikan insentif-insentif." Contoh yang sudah ada mencakup tarif lebih rendah untuk penggunaan batu bara dan gas bagi industri tertentu. Dengan memberikan insentif yang serupa untuk pusat data, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor.

Insentif Khusus untuk Pusat Data

Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai jenis insentif yang bisa diberikan kepada investor pusat data. Beberapa insentif yang mungkin diterapkan meliputi:

1. Subsidi Tarif Listrik: Mengurangi tarif listrik untuk industri pusat data bisa menjadi langkah pertama untuk menarik investor. Subsidi ini harus direncanakan dengan hati-hati agar tidak membebani anggaran negara.

2. Keringanan Pajak: Memberikan keringanan pajak untuk investor baru di sektor pusat data dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk masuk ke pasar Indonesia.

   Indonesia: Negara Tujuan Investasi Digital Kedua Terbesar di ASEAN

   

3. Fasilitas Perizinan yang Mudah: Mempermudah proses perizinan bagi pendirian pusat data bisa menjadi daya tarik tambahan. Regulasi yang jelas dan cepat akan mengurangi hambatan bagi investor.

4. Dukungan Infrastruktur: Pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang cepat dan andal, tersedia untuk pusat data. Konektivitas yang baik sangat penting untuk memastikan operasi pusat data berjalan lancar.

Aspek Konektivitas dan Listrik Hijau

Selain tarif listrik, Rachmat juga menggarisbawahi pentingnya konektivitas dan penggunaan listrik hijau. Banyak pelaku industri pusat data kini lebih memilih untuk menggunakan listrik ramah lingkungan. Dengan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi jejak karbon, tetapi juga menarik perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

Penggunaan listrik hijau menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang ingin membangun citra positif di mata masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro, pusat data dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Hilirisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Rachmat juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam pengembangan pusat data di Indonesia. Hilirisasi berarti memproduksi dan merakit perangkat keras yang diperlukan untuk pusat data di dalam negeri. "Kita harus juga pikir, kalau kita bikin banyak di Indonesia, bisa nggak kita hilirisasi, bisa enggak servernya dirakit di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru?" ujarnya.

Dengan merakit server dan perangkat keras lainnya di Indonesia, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pengembangan industri lokal. Ini juga akan mengurangi ketergantungan pada produk impor, sehingga memperkuat ekonomi dalam negeri.

Efek Berganda (Multiplier Effect)

Pemerintah juga harus memastikan bahwa investasi pusat data tidak hanya menghasilkan penerimaan pajak, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi. Rachmat menekankan, "Investasi pusat data harus memberikan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia, bukan sekadar sebagai penerima pajak atau biaya layanan."

Ini berarti bahwa pemerintah perlu memikirkan bagaimana pusat data dapat berkontribusi lebih dari sekadar pajak. Misalnya, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendorong inovasi dalam teknologi.

Regulasi dan Revisi Undang-Undang

Dalam konteks regulasi, ada beberapa hal yang masih perlu ditinjau. Salah satunya adalah revisi undang-undang terkait telekomunikasi yang dinilai sudah usang. Rachmat mengakui pentingnya memperbarui regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Namun, ia juga mencatat bahwa aturan terkait multi-provider untuk layanan seperti energi sudah diizinkan secara regulasi, meskipun dampaknya belum signifikan. "Ini PR saya untuk minggu depan, kita akan follow up lagi," jelasnya.

Penutup

Dengan segala tantangan yang dihadapi, pemerintah Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi pusat data. Melalui kebijakan yang tepat, seperti pengurangan tarif listrik, pemberian insentif khusus, dan pengembangan infrastruktur yang baik, Indonesia dapat menjadi pusat data yang menarik di Asia Tenggara.

Kebijakan pemerintah yang pro-investasi, ditambah dengan dukungan dari berbagai sektor, akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri pusat data. Dengan langkah-langkah yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi pemain utama di sektor pusat data global.

Investasi pusat data bukan hanya tentang angka dan statistik; ini tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Mari kita dukung langkah pemerintah dalam mewujudkan visi ini agar Indonesia bisa bersaing di kancah global!.***

REFERENSI