Kebijakan Investasi Joko Widodo Menarik Investor di Tengah Tantangan Oligarkhi

Harimbale.id - Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo memiliki visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi menarik bagi para investor, baik domestik maupun internasional. Dalam upaya mencapai tujuan ini, Jokowi telah mengambil berbagai langkah nyata yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan pengaruh oligarkhi dalam politik dan ekonomi Indonesia.

Langkah Awal Jokowi dalam Kebijakan Investasi

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Jokowi adalah melakukan reformasi terhadap peraturan investasi yang dianggap menghambat. Dia berkomitmen untuk menyederhanakan prosedur izin dan mengurangi hambatan-hambatan yang tidak perlu. Dengan cara ini, Jokowi berharap dapat menarik lebih banyak investasi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Jokowi juga aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Partisipasinya dalam acara-acara bergengsi seperti APEC CEO Summit dan G-20 Summit menunjukkan komitmennya untuk menjalin hubungan baik dengan investor global. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), upaya ini berhasil mendatangkan investasi hingga 744 triliun rupiah dalam periode awal kepemimpinannya.

Kebijakan Liberalisasi dan Nasionalisme yang Berseberangan

Meski kebijakan liberalisasi investasi telah diimplementasikan, perkembangan ini tidak selalu berjalan mulus. Jokowi menyadari bahwa liberalisasi harus seimbang dengan kebijakan nasionalisme yang kuat. Hingga tahun 2015, terdapat 199 regulasi dan kebijakan protektif yang dikeluarkan oleh 14 kementerian. Kebijakan ini, terutama di sektor pertambangan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Namun, realisasi investasi asing di sektor ini mengalami penurunan setelah tahun 2014, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan tersebut.

Pengaruh Oligarkhi dalam Kebijakan Investasi

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa selama periode pertama pemerintahan Jokowi, kebijakan investasi asing cenderung liberal, kecuali di sektor pertambangan. Di sektor ini, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kontrol ketat dan melindungi kepentingan bisnis domestik. Pengaruh kelompok oligarkhi sangat kuat di Indonesia, di mana elit bisnis sering kali terlibat dalam politik.

Kebijakan investasi Jokowi, dalam banyak hal, tidak hanya dilihat sebagai langkah liberalisasi, tetapi juga sebagai bentuk developmentalisme yang berorientasi pada legitimasi politik. Nasionalisasi sektor pertambangan yang diwarisi dari Presiden Yudhoyono terus dilanjutkan. Dalam konteks ini, oligarkhi menjadi faktor penentu, dengan banyak elit bisnis yang juga memegang posisi penting dalam pemerintahan.

Omnibus Law: Kebijakan Kontroversial

Salah satu kebijakan paling signifikan yang muncul dari pemerintahan Jokowi adalah Omnibus Law. Kebijakan ini menuai banyak kontroversi dan penolakan dari masyarakat, karena melibatkan banyak elit politik yang memiliki kepentingan di sektor tambang dan energi. Proses perumusannya tampak dipenuhi dengan lobi politik, dan banyak menteri yang terlibat memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

Misalnya, Airlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang diambil oleh Jokowi sering kali lebih menguntungkan kelompok elit tertentu dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Melihat gambaran kebijakan investasi yang diterapkan oleh Jokowi, terlihat bahwa oligarkhi memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan tersebut. Kebijakan investasi asing yang dikeluarkan bisa disebut sebagai pseudo-liberal, yang hanya mengundang investasi di sektor-sektor non-strategis. Meskipun dikemas dalam narasi nasionalisme, distribusi kekayaan tetap terkonsentrasi di kalangan elit bisnis dan pemerintah.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan adil agar keuntungan dari investasi dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh lingkaran elit. Dengan memperhatikan pengaruh oligarkhi dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih transparan, diharapkan langkah-langkah ke depan dapat lebih memperkuat ekonomi nasional dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.***